UniqMag
ad

Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Tidak Digubris oleh Kades Glagahwangi

berita terkini
Dani Irawantika yang SK Pengangkatanya dibatalkan Pemkab Bojonegoro, masih hadir di Undangan Acara DPMD. (Kiri)
ad

BOJONEGORO, (suarajatimpost.com) - Surat Keputusan terkait Pemberhentian 4 Perangkat Desa Glagahwangi dan Pembatalan Pembentukan Dusun Pandean, Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro yang dikeluarkan Pemkab setempat dan yang ditanda tangani oleh Bupati Anna Mua'awanah, tak dihiraukan oleh Kades Glagahwangi. 

Hari Selasa (4/12) Sekertaris Desa Glagahwangi, yang bernama Dani Irawantika masih menghadiri Undangan Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (DPMD), dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomer 20 tahun 2018 di Aula DPMD jalan Panglima Sudirman.

Hal tersebut saat dikonfirmasikan Awak Media Suarajatimpost.com kepada PLT Moch. Chosim, Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (DPMD) tidak tahu dan tidak sempat ngecek satu persatu peserta, serta Moch. Chosim tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan.

"Kami tidak sempat cek peserta yang hadir dan kami tidak hafal dan belum pernah ketemu yang bersangkutan, satu per satu sebagai catatan untuk tidak terulang kembali," ujar Chosim.

Saat tanya terkait, SK Pemberhentian 4 Perangkat desa dan Pembentukan Dusun Pandean, yang tidak digubris oleh Kepala Desa Glagahwangi, dan apa tindakan DPMD terkait kekosongan tersebut.

"Pengisian itu wilayahnya kades bos," tegas PLT DPMD.

Berbeda apa yang disampaikan oleh Soemarsono, Camat Sugihwaras. Menurutnya, saat Sosialisasi Surat Keputusan Bupati, yang dihadiri oleh 4 Perangkat Desa, BPD, Kepala Desa, serta Forpimcam dan Sekertaris Kecamatan (Sekcam) sudah disosialisasikan.

"SK, Bupati yo sudah diserahkan to. Dan pada saat pertemuan dengan BPD di Balai desa Glagahwangi juga disampaikan pak Sekcam agar tidak lagi masuk kerja," ujarnya saat dikonfirmasi lewat WhatshApnya.

Saat disingung terkait Dani Irawantika masih menghadiri Undangan Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa, dan apa sangsi terkait Kepala Desa dan Perangkat tersebut, Soemarsono mengatakan, terkait sangsi bukan lagi wilayahnya, hal tersebut wilayah Pemkab Bojonegoro.

"Untuk sangsi ya kewenangan Pemkab. Bukan camat mas," tambahnya.

Hal tersebut saat di konfirmasikan kepada Asisten 1 Pemerintahan Bojonegoro, Joko Lukito, Awak Media di arahkan untuk Konfirmasi ke Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa saja.

"Takon (Tanya) Plt. Kadin PMD mas," pungkas Joko Lukito dalam pesan WhatshApnya.

 

Reporter : Mustakim
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Hindari Kendaraan Mogok, Warga Pasuruan Tewas Terlindas Truk Gandeng
Berita Selanjutnya Neng Ita Pimpin Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana Alam 

Komentar Anda