UniqMag
ad

Kasus Bimtek 2012 Diangkat Kembali, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro

berita terkini
Gedung DPRD Bojonegoro dari depan
ad

BOJONEGORO, (suarajatimpost.com) - Kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro tahun 2012 yang menyeret salah satu Pimpinan DPRD dan Lembaga Swadaya Masuarakat yang menyelengarakan Bimtek, diangkat kembali oleh Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro.

Mereka sempat melakukan Aksi Demo ke KPK dan Kejaksaan Agung, disebabkan beberapa anggota Dewan yang diduga terlibat dalam pengembalian Uang (Cash Back) tidak terjerat Pidana, walau telah mengembalikan uang (Cash Back) ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menetapkan tersangka Abdul Wakhid Syamsuri juga Bakhtiar dalam kasus korupsi bimtek dan sosialisasi Undang Undang di lingkungan DPRD Bojonegoro tahun 2012 senilai Rp 8,7 miliar. 

Sukur Priyanto selaku Wakil Ketua DPRD  menyayangkan apa yang d lakukan LSM tersebut. Menurutnya sangat bodoh dan tendensius, kenapa yang dikejar-kejar hanya dirinya dan Suyuti, 

Menurut Sukur Priyanto padahal yang menikmati Cash back tidak hanya mereka berdua, tapi ada 49 anggota Dewan yang ikut menikmati uang kembalian (Cash back) tersebut, serta dirinya juga tidak pernah jadi tersangka dan tidak pernah diproses oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro. 

"Yang di P21 siapa? Saya tidak pernah jadi tersangka, juga tidak pernah diproses jadi tersangka, jadi keliru apa yang dikatakan oleh LSM tersebut, maka itu yang saya angap. Maaf, pernyataan LSM tersebut Bodoh, tidak memahami persoalan, memahaminya setengah setengah," ujarnya.

Ketika disingung terkait Cash Back dan ada pengembalian uang ke Pemkab Bojonegoro, Sukur Priyanto memang mengakui dan membenarkan ada pengembalian uang tersebut ke Kasda saat itu. 

"Padahal yang menikmati pengembalian (Cash Back), bukan saya saja, ada 50 anggota dewan yang menerima, kecuali mas Agus Rismanto saat itu, dan itu pun sudah dikembalikan semua, kita kembalikan bareng bareng, kalau tidak percaya tanya bu Sri dia PPTKnya, kalau mau penegakan Hukum kenapa saya dan pak Suyuti, Kenapa tidak 49 yang di laporkan semua, yang di kejar kejar kok saya saja, itu yang saya katakan bodoh dan tendensius," ujarnya.

Saat dikejar terkait kenapa cash back tersebut dikembalikan, apakah hal tersebut diinisiasi perintah Kejaksaan atau perintah Bupati saat itu. 

Sukur Priyanto memastikan bahwa cash back itu dikembalikan bukan perintah Kejaksaan tapi hal tersebut karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK saat itu.

"Edi, itu juga salah omong, katanya uang kita disita oleh kejaksaan, itu salah, tidak ada kejaksaan menyita uang kita," ujarnya.

Reporter : Mustakim
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Ratusan Pejabat Trenggalek Ikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
Berita Selanjutnya Pengisian Bupati Atau Wabup Trenggalek Harus Melalui Paripurna DPRD

Komentar Anda