UniqMag
ad

Sembilan Kades di Bojonegoro Akan Dilaporkan ke Polisi

berita terkini
Ilustrasi
ad

BOJONEGORO, (suarajatimpost.com) - Aksi yang beberapa hari lalu yang dilakukan oleh Asosiasi Tenaga Kerja Oil dan Gas Bojonegoro (Astek On GGO) memantik reaksi Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB).

Edi Susilo ketua FKMB mengatakan akan segera melaporkan beberapa Kades - Kades yang membantu memenangkan PT Daya Patra Ngasem Raya, dalam mendapatkan Pekerjaan di EMCL Blok Kedungkeris tersebut, dirinya menduga ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh sembilan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, Senin (11/02/19).

Edi Susilo menuding adanya pelanggaran kode etik Pemerintahan Desa, karena telah meminta kepada Maindo Elang Indah untuk memenangkan PT Daya Patra Ngasem Raya.

"Patut diduga ada gratifikasi," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Edi Susilo, berencana akan melaporkan hal tersebut ke Mapolres Bojonegoro. Selain itu dirinya juga akan melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat Bojonegoro.

"Untuk mendesak agar memberikan sangsi kepada sembilan Kades tersebut," ujarnya.

Masih menurut Edi Susilo, dirinya bisa menunjukan dan memberikan bukti adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh sembilan kepala Desa yang telah bersepakat dan mendukung PT Daya Patra Ngasem Raya, agar menjadi subcont leader dari PT Maindo Elang Indah, yang berkedudukan di Jakarta.

Sementara itu, Pendiri PT Daya Patra Ngasem Raya Ahmad Fauzan, saat dikonfirmasi mempertanyakan tudingan Ketua FKMB tersebut yang dianggapnya tidak mendasar.

"Ingat ini adalah sektor swasta. Tidak ada uang negara yang dihilangkan, dirugikan, diselewengkan. Tidak ada," jelasnya.

Adapun terkait dengan adanya surat pernyataan tersebut adalah berjenis himbauan. 

Tambah Pria yang sekaligus menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dua periode tersebut, ini menyatakan jika semua dikembalikan kepada yang punya pekerjaan.

"Mereka punya standart prosedur tersendiri. Tahapan-tahapan dalam dia menentukan pemenang, tentunya yang namanya Mainkon itu ada," ucapnya.

Dalam dunia kontraktor, lanjut Ahmad Fauzan menerangkan secara rinci suarajatimpost.com, ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Jika BUMDes meminta pekerjaan tersebut tidak dapat diberikan. Hal ini karena persyaratan yang tidak dapat dipenuhi.

"Misalnya dia punya yang namanya SIUJK nya dan harus punya surat pengganti dokumen admitrasi, masuk dalam CIVD," ucapnya.

Masih lebih lanjut kata Politisi dari Partai Demokrat tersebut itu menjelaskan jika apabila Desa tidak mempunyai persyaratan tersebut maka dianggap salah. Dirinya menyatakan jika semua Kepala Desa yang disebutkan tersebut mendukung siapapun yang menjadi pemenang lelang. Karena dalam lelang tersebut terbuka untuk umum.

“Kalau ada yang mendiskriditkan, itu persoalan like and dist like," pungkasnya.

Reporter : Mustakim
Editor : Ananda Putri
ad
Berita Sebelumnya Pengrajin Layangan Binaan Semen Indonesia Tembus Pasar Ekspor
Berita Selanjutnya Miris, Sampah Bermigrasi Lewat Saluran Irigasi Sekunder Jombang

Komentar Anda