UniqMag
spece

DLH, Warga dan Perusahaan Mediasi di Mapolres Pasuruan

berita terkini
Warga dan DLH saat mediasi
Berita 1

PASURUAN (suarajatimpost.com) - Terus memanas, akhirnya pihak Ansor beserta perwakilan warga terdampak limbah perusahaan, bermediasi dan duduk bersama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Perusahaan yang diduga sudah mencemari sungai dengan limbah busuknya.

Senin (25/02/2019), sekitar pukul 10.00 wib, nampak berdatangan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Pasuruan, Perusahaan serta anggota Ansor dengan perwakilan beberapa warga terdampak limbah.

Kedatangan mereka di Mapolres Pasuruan yakni untuk melakukan mediasi kepada pihak terkait tentang masalah limbah dan penutupan saluran pembuangan limbah yang kemarin sempat ditutup oleh anggota Ansor dan warga terdampak limbah.

Namun, penutupan secara sepihak tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam ketentuan yang berlaku, dan akhirnya pihak dari perusahaan membongkar paksa saluran yang sempat ditutup dan di cor tersebut.

Ironisnya, saat mediasi antara ketiga pihak berlangsung dan ditengahi oleh Kapolres Pasuruan, AKBP Rizal Martomo serta Wakapolres Pasuruan, Kompol Supriyono, awak media tidak diperbolehkan memasuki ruangan mediasi dengan alasan supaya ketiganya lebih konsentrasi dan tidak ada gangguan dari pihak manapun.

“Untuk media yang tidak berkepentingan harap keluar dan dimohon untuk tidak masuk dalam ruang mediasi. Nanti kalau selesai saja bisa wawancara warga, perusahaan atau DLH,” terang salah satu petugas yang berjaga.

Mediasi yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam tersebut, dikatakan oleh Ketua Ansor, Sa’ad Muafi, bahwa mediasi yang berlangsung dengan baik tersebut membahas mengenai paksaan yang harus dilaksanakan dalam pembuangan limbah.

PT Sea Master dikatakan oleh DLH Kabupaten Pasuruan, bahwa harus melaksanakan paksaan pemerintah sebanyak 17 paksaan, namun hanya dilaksanakan hanya 3 saja.

Sedangkan untuk PT Baramuda Bahari, dikatakan ada sebanyak 24 paksaan pemerintah dan hanya dilaksanakan sebanyak 4.

“Memang benar bahwa apa yang dilaksanakan perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dari perusahaan selalu menyampaikan ramah lingkungan, masih banyak limbah yang tidak sesuai dengan omongan mereka,” terang Sa’ad Muafi.

Reporter : Sukron
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Kabupaten Sumenep Raih WTP, Ini Kata Bupati Busyro Karim

Komentar Anda