UniqMag
spece

Rekomendasi dari Dinsos Tidak Diakui BPJS, Ini Langkah Plt Bupati Trenggalek  

berita terkini
Plt Bupati Trenggalek, H. Moch Nur Arifin
Berita 1

TRENGGALEK, (suarajatimpost.com) - Regulasi baru Peraturan BPJS Kesehatan No 6 tahun 2018, untuk bisa melayani masyarakat miskin untuk pemenuhan masalah kesehatan, menjadi terkendala.

Dalam peraturan yang merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS saat ini tidak mengakui kembali, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

Selain itu pendaftaran BPJS KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah harus dilakukan kolektif, dan pemohon harus punya rekening pribadi.

Terhitung mulai 1 Januari 2019 rekomendasi dari Dinsos yang dulu bisa untuk mempercepat pengaktifan KIS 1x24 jam langsung aktif, sudah tidak berlaku lagi.

Sehingga semua pendaftar baru BPJS (kartu baru), baru bisa aktif setelah 14 hari setelah pembayaran.

Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin yang sakitnya mendadak, tidak bisa lagi ditolong dengan, didaftarkan BPJS KIS melalui pembiayaan BAZNAS.

Tentunya regulasi peraturan ini sangat menghambat program penanganan masyarakat miskin, miskin di Trenggalek melalui Posko Gertak, pasalnya orang sakit tidak berbarengan.

Tiap hari ada masyarakat yang melapor ke posko dan data di lapangan terus berubah.

Menyikapi permasalahan ini, Plt Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin langsung mengambil langkah cepat, dengan menggelar rapat terbatas. 

Semua jajaran yang terkait dan BPJS dihadirkan, untuk membahas hal ini di ruang kerjanya.

Sayangnya perwakilan BPJS tidak bisa mengambil langkah keputusan, untuk membantu Pemerintah.

Tidak ingin pelayanan terhadap masyarakat khusunya dalam hal pelayanan kesehatan tersendat, Gus Ipin  mengambil langkah tegas.

Langkah yang diambil :

1. Dinsos fokus pembenahan data ke PUSDATIN (Pusat data dan informasi) di pusat sehingga dapat sesuai dengan hasil musdes/ muskel.

2. GERTAK bedakan mana yang benar-benar miskin dan mana yang tidak.

3. Ada data tampungan yang benar-benar miskin.

4. Rumah Sakit berikan pengobatan gratis kepada masyarakat miskin, yang telah diverifikasi menggunakan dana keuntungan rumah sakit.

5. Untuk masyarakat miskin, dengan penyakit kambuhan didaftarkan kolektif ke BPJS dengan biaya BAZNAS.

6. Untuk masyarakat yang meminta keringanan kelanjutannya diarahkan untuk mendaftarkan BPJS secara mandiri.

Dikonfirmasi usai rapat terbatas, Nur Arifin menerangkan, agenda rapat kali ini pihaknya membuat SOP pelayanan, warga miskin yang selama ini dilayani lewat Gertak.

"Data kita terus bergerak, karena data yang kita capture di bawah juga terus bergerak (mutasi data kemiskinan terus berubah). Kita tidak bisa serta merta, semuanya itu sudah mendapatkan BPJS KIS dari Pemerintah Daerah," terangnya.

Di Kabupaten Trenggalek ini ada sekitar 7 ribu orang yang masuk laporan Gertak dan mengaku belum terdata, dan mendapatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah.

"Kasus seperti ini biasanya kita menggunakan rekomendasi dinsos yang bekerjasama dengan BAZNAS yang membayari premi asuransi dan BPJS yang mengeluarkan kartunya," sambungnya.

Sekarang ini rekomendasi Dinsos di Peraturan BPJS sudah tidak berlaku.

"Terus pemohon harus punya rekening dan kebijakan baru ini yang kita bahas tadi," pungkansya.

Reporter : Tatang
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Lions Club Surabaya Grand Tanamkan Rasa Cinta Kasih pada Miss Grand 2019

Komentar Anda