UniqMag
Diknas Jombang

Petaniku Sayang, Petaniku Malang

berita terkini
Ilustrasi/net
Berita 1

MALANG, (suarajatimpost.com) - Malang  tak dapat dihindari, untung pun tak dapat diraih. Kira kira begitulah yang terjadi dengan petani padi di Jember. Pada tanggal 28 Maret kemarin, para petani yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Jember (FKPJ) mendatangi kantor DPRD Jember untuk menyuarakan aspirasinya. Salah satu anggota FKPJ, Jumantoro meminta pemerintah untuk mengembalikan harga gabah sesuai HPP. HPP yang digunakan dianggap sudah tidak berlaku lagi karena belum ada update terbaru semenjak 5 tahun yang lalu. Harga gabah kering mencapai 2500-3000 per kilonya sedangkan HPP yang diterapkan pemerintah adalah 3700 (timesjember.com). Tentu ini adalah kerugian besar bagi petani. Bahkan salah satu Petani Padi Desa Karangsemanding Kecamatan Balung Kabupaten, Jember Kuseno, menuturkan bahwa harga jual padi sama besarnya dengan biaya produksi termasuk sewa lahan sehingga tidak ada untung yang bisa didapat, justru rugi yang dialami petani (rri.co.id).

Namun, aspirasi FKPJ ini ternyata belum mendapatkan sambutan hangat dari Komisi B DRPD Jember. Saat melakukan aksinya, tidak ada satupun anggota dari Komisi B yang menemui para petani ini. Sungguh miris melihat komitmen pemerintah dalam mengurusi petani ini. Sementara di lain pihak, pemerintah masih melakukan impor beras yang sering dilakukan mendekati masa panen. Petani memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun justru tiap tahun sering diwarnai dengan kisah tragis. Dari tahun ke tahun kebijakan yang diambil pemerintah belum bisa mensejahterakan petani.

Padahal kesejahteraan petani dijamin oleh Undang undang no 19 tahun 2013 yang tertuang dalam BAB IV perlindungan petani. Undang undang ini secara khusus membahas perlindungan dan pemberdayaan petani. Pada pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pengaturan impor beras dan kebutuhan dalam negeri menjadi patokannya. Mengenai harga komoditas pertanian juga telah dijelaskan secara rinci dalam pasal 25. Namun, mengapa permasalahan yang sama terus berulang, bahkan tidak ada tanda tanda untuk terselesaikan?

Undang undang yang tersedia tidak dijalankan semestinya. Belum ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani. Pemerintah masih mengandalkan solusi instan berupa impor untuk menyelasaikan permasalahan. Selain itu, solusi yang diberikan tidak mengakar dan bersifat parsial dan temporal.

Jika pemerintah mau menggunakan Islam sebagai aturan hidup, termasuk ke dalam aspek pertanian, petani dapat dijamin sejahtera. Sebab Islam menempatkan kebutuhan pangan sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi dan petani memiliki peran sentral dalam hal bercocok tanam tanaman pangan. Berkaitan dengan HPP yang diterapkan oleh pemerintah, Islam melarang hal tersebut sebab dapat merugikan petani. Regulasi pemerintah melalui Bulog yang hanya menerima beras dengan harga sesuai HPP nyatanya juga tidak bisa meningkatkan pendapatan petani. 

Beras di bawah harga HPP tidak akan diterima oleh Bulog, apalagi gabah yang berada jauh dari HPP justru akan menyebabkan kacaunya perekonomian Negara. Seperti halnya keinginan para petani untuk menormalkan HPP, maka kebijakan dalam Islam ialah bukan semata mata untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli gabah dibawah harga pasar. Gabah akan dijual sesuai harga pasar dan dibeli olehemasyarakat dengan harga terjangkau, dan tidak terpaku dengan HPP. Bahkan apabila HPP ini tidak menguntungkan petani, maka tidak akan diberlakukan. Selain itu, keseimbangan alam perlu dijaga agar hasil yang didapatkan optimal melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Eksploitasi besar besaran zaman sekarang hanya untuk mendapatkan keuntungan, justru mendatangkan kerugian bagi alam dan manusianya. Untuk itulah, Islam mengatur kebijakan pertanian agar dapat mendatangkan kebaikan bagi petani dan alam.

Siti Syamsiyah, Penulis adalah Mahasiswi UNEJ

Reporter : Suara Pembaca
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Kasihan, Wanita Ini Lahirkan Bayi Mungil Saat Jadi Penghuni Lapas Kelas II B Tulungagung 

Komentar Anda