UniqMag
spece

Masalah Sampah Jadi Bahasan Serius, Masyarakat Wajib Menyelesaikan Pengurangan Sampah 30 Persen

berita terkini
Tempat pembuangan sampah
Berita 1

TRENGGALEK, (suarajatimpost.com) - Masyarakat Trenggalek  masih belum bisa menaati sepenuhnya. Perda pengelolaan sampah nomor 27 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, dan larangan pembuangan sampah di sembarang tempat, karena Perbup khusus tentang pemilahan sampah belum ada.

Walaupun Perpres nomor 97 tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan sampah sebagai kebijakan strategi daerah (Jakstrada), tentang sampah, telah diatur pada peraturan Bupati (Perbup) nomor 49 tahun 2018.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Muyono Piranata, mengatakan, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di kabupaten Trenggalek jumlahnya masih kurang.

"Karena TPS di Kabupaten Kripik Tempe ini, selain masih sedikit juga secara langsung, masih digunakan oleh masyarakat sebagai tempat, pembuangan sampah," ungkap Muyono Piranata

Muyono Piranata menambahkan, dalam pembuangan sampah di Kabupaten Trenggalek, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan.

"Setelah  dari  tempat pembuangan sampah (TPS), baru dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," sambungnya

Mengenai permasalahan Perbup, saat ini masih menunggu Tim, yang akan membuat Perbup pada Perda tahun 2016 lalu.

"Nanti akan dikembangkan dengan Perbup yang baru, sehingga akan ada pengelolaan sampah pada tingkat Kabupaten," terangnya.

Selain itu gerakan pengelolaan sampah pada masyarakat, juga akan diatur dalam Perbup tersebut. Karena pada target Perbup, masyarakat wajib menyelesaikan  pengurangan sampah hingga sekitar 30 persen, sedangkan Pemerintah akan mengelola hingga 70 persen.

"Itu sudah ada Perbupnya dari Perpres nomor 97 tahun 2012, tentang kebijakan nasional tentang, pengelolaan sampah rumah tangga, dan jenis sampah rumah tangga, dengan di terbitkan pada Perbup nomor 49 tahun 2018 tentang, kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah di sumbernya pada masyarakat 30 persen," tuturnya

Selain masih terkendala sarana prasarana, juga terkait penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) di setiap Desa, dengan wajib menyediakan dua TPS di masing masing Desa.

"Itu semua agar  masyarakat lebih dekat membuang sampahnya," pungkasnya

Ditambahkan, masalah sampah plastik sendiri memang belum diatur, namun akan dipilah dengan bekerjasama dengan pihak ke tiga.

Reporter : Tatang
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Dianggap Merusak Bangsa, Aksi 22 Mei Mendapat Kecaman Dari Ketua MUI Pasuruan

Komentar Anda