UniqMag
Diknas Jombang

Badan Pertanahan Nasional Kantor Tulungagung: Soal PTSL Kesulitan Karena Belum Adanya Peraturan Daerah

berita terkini
Ka BPN kantor Tulungagung, Eko Jauhari
Berita 1

TULUNGAGUNG (Suarajatimpost.com) - Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) terus bergulir di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Namun, pasca berjalan di setiap daerah memiliki kendalanya masing-masing. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Tulungagung menyebutkan, jika faktor utama yang menjadi kendala di Tulungagung karena belum adanya peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang mengatur ongkos biaya pengurusan PTSL. Secara garis besar memang batasan biaya dan ketentuan telah ditentukan oleh pemerintah pusat, namun untuk mempercepat proses di setiap daerah harus ada peraturan daerah yang mengikat. 

Eko Jauhari, Kepala BPN Kantor Tulungagung menjelaskan, terkait target pembuatan PTSL kepada masyarakat meski terkendala beberapa masalah, namun ada peningkatan di tahun 2019 sebesar satu ribu sertifikat dari tahun 2018 kemarin. 

"Yang terakhir pada tahun 2018 40 ribu sertifiikat, tahun ini 41 ribu, dan yang segera dibagikan sebanyak 550 sertifikat," jelasnya. 

Tak hanya bermasalah dengan Perbup atau Perda yang menjadi payung hukum. Namun tingkat kepercayaan aparat desa masih belum sepenuhnya terbangun terkait program PTSL.

"Untuk aparat desa ada yang masih ragu, sedangkan warga antusias ikut," paparnya. 

Sedangkan, terkait adanya peraturan daerah bakal secepatnya dapat digedok oleh Pemkab Tulungagung, saat ini masih dalam tahapan pembahasan. 

"Sudah dirapatkan untuk menjadi perbup, aparat desa lebih yakin untuk melaksanakan PTSL," imbuhnya. 

Sementara belum adanya yurisprudensi yang jelas dari Pemkab Tulungagung, pihak BPN masih mengacu kepada BPN daerah lain yang telah menerapkan peraturan daerahnya. 

"Karena kemarin kita masih pakai yurisprudensi dari kabupaten lain, dan sekarang pak bupati akan segera ttd," terang Eko.

Soal biaya, pihak BPN menyebutkan, tidak lebih dari 300 ribu setiap bidang tanahnya, dan saat ini masih dalam penggodokan di Bidang Hukum Pemkab Tulungagung.

Reporter : Latif Syaifudin
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Begini Misteri Pulau Baru di Gili Raja Sumenep
Berita Selanjutnya Kasihan, Wanita Ini Lahirkan Bayi Mungil Saat Jadi Penghuni Lapas Kelas II B Tulungagung 

Komentar Anda