UniqMag
Diknas Jombang

Dinilai Banyak Kejanggalan Hasil Caleg DPRD Kabupaten, KPU Jombang Harus Berani Hitung Ulang

berita terkini
Situasi TPS 08 Desa Pesantren Kecamatan Tembelang (Dok, SJP).
Berita 1

JOMBANG, (suarajatimpost.com) - Banyaknya temuan perbedaan data C1 dan DA1 untuk perolehan saura DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur dipuluhan TPS, seakan menjadi tanda tanya masyarakat juga para peserta pemilu khususnya calon legislatif kabupaten, tidak hanya itu bahkan sudah beredar dimedsos penjumlahan data C1  dinilai ada banyak penambahan sehingga menguntungkan sebagian caleg.

Dari beredarnya data penjumlahan yang banyak lebihnya atau bisa dibilang ada penambahan, serta untuk menghindari polemik dimasyarakat membuat Lembaga Pengawas Anggaran Daerah (LPAD) Kabupaten Jombang angkat bicara.

"Pemilu ini menggunakan anggaran negara jadi wajib kita kawal juga kita pantau cara kerja penyelenggara pemilu," terang Ketua LPAD Kabupaten Jombang, Hani Adi Wojono. Selasa (30/4/2019).

Bukan hanya anggaran saja yang dipantau, kerja penyelenggara pemilu juga harus dikawal hal itu untuk menuju pemilu yang jujur dan adil. Sebagia penyelenggara harusnya bekerja secara profesional agar tidak ada gejolak dikemudian hari.

"Saya menilai banyak ada kejanggalan soal jumlah suara dan yang diam tertentu calon yang sudah kelihatan suaranya dizona aman sedangkan calon yang belum zona aman takutnya bisa berontak, menghindari itu paling tidak KPUD harus membuka kotak suara dan menghitungnya di depan saksi mandat partai, agar KPUD tidak dibilang ada main," tutur Hani.

Hani, menilai berani bicara begitu karena di medsos beredar data C1 dan DA1 ada perbedaan bahkan ada penjumlahan seakan dibikin bikin.

"Dengan adanya temuan perbedaan penjumlahan, itu adalah sebagai salah satu ada dugaan masyarakat kalau bisa dibilang pemilu tidak jujur, jalan satu satunya, ya saya bilang tadi penyelenggara harus membuka kotak suara DPRD Kabupaten semuanya atau seluruh TPS," ucapnya.

Masih Hani, menyebutkan banyaknya kesalahan soal penjumlahan kemungkinan bukan ada kesengajaan akan tetapi sebagai Kelompok Penyelagara Pemungutan Suara (KPPS) sudah mulai kecapekan karena perhitungan suara DPRD Kabupaten dihitung paling terakhir sampai dini hari dan mungkin petugas KPPS sudah kelelahan akhirnya main tulis atau ada dugaan pembacanya asal menyebutkan partai atau calon tertentu.

"Mungkin semua mengetahui kalau menghitung kotak suara untuk DPRD Kabupaten, waktunya hampir matahari terbit, disitulah letak banyak kesalahan koreksi, Nah dari situ kemungkinan ada dugaan dimanfaatkan oleh oknum untuk bermain," ungkapnya.

Sekali lagi sebagai lembaga pengawas anggaran menyarankan pada penyelenggara pemilu agar membuka kotak suara DPRD Kabupaten untuk dihitung ulang, agar para peserta pemilu puas akan tugas KPU yang dibiayai oleh uang negara.

"Agar tidak timbul polemik serta tekanan dari berbagai pihak, penyelenggara dan pengawas pemilu harus berani menghitung ulang kotak suara DPRD Kabupaten khususnya Jombang, itu juga semua kotak suara disemua TPS bukan dipilih yang ada kejanggalan data C1 dan DA1 saja, kalau tidak mau menghitung ulang, tanda kutip digaji negara selama 5 tahun bekerjanya sekitar 1 tahun, kemungkinan juga para peserta pemilu dan masyarakat tidak percaya dengan slogan jurdil," ringkas pria sapaan Potter.

Reporter : Hariyanto
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya Sinergitas di Kota Mojokerto Sukses Amankan Jalannya Pemilu 2019
Berita Selanjutnya Korban Meninggal KM Arin Jaya Sumenep Terus Bertambah, Jumlah Terakhir 21 Orang

Komentar Anda