UniqMag
Diknas Jombang

Polres Lumajang Stop 21 Warga yang Hendak ke Jakarta Ikut Aksi People Power

berita terkini
Kapolres Lumajang didampingi Kasat Reskrim AKP Hasran Cobra (berkaca mata), saat melakukan penyekatan disejumlah terminal
Berita 1

LUMAJANG, (suarajatimpost.com) - Kepolisian Resort Lumajang Jawa Timur, urungkan niat keberangkatan 21 warga Lumajang yang diketahui akan menuju Jakarta untuk turut serta dalam aksi People Power, Selasa (21/5/2019).

Dengan terus mengintensifkan operasi penyekatan massa People Power yang akan bergerak ke jakarta, sekaligus kata Kapolres Lumajang AKBP M Arsal Sahban pihaknya juga melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mengurungkan niatnya itu.

Menurut Kapolres, warga yang mau berangkat ke Jakarta untuk ikut serta dalam aksi People Power ini juga adalah korban. 

"Mereka adalah korban hoax, yang tidak paham fakta yang sesungguhnya, tapi termakan oleh permainan narasi yang di sebar dalam informasi hoax. Kita semua paham bahwa proses pemilu serentak berlangsung sangat transparan. Setiap proses tahapannya TNI dan Polri ikut mengamankan," kata dia. 

Imbuhnya, dalam setiap proses perhitungan ada saksi dari masing-masing kubu dan juga setiap orang yang lewatpun boleh menyaksikan dan boleh memfoto hasil perhitungan, tidak ada larangan sama sekali. 

"Jadi secara fakta, tidak ada potensi curang yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” imbuh Kapolres.

Mengutip berita sebelumnya, Kapolres menceritakan People Power adalah gerakan massa secara besar - besaran yang bertujuan untuk menurunkan pemerintahan yang sah disuatu negara dengan cara inkonstitusional.

Kejadian People Power sudah pernah terjadi dibeberapa negara seperti di Filipina, dinegara kawasan Arab atau yang disebut Arab Spring ( negara Tunisia, Libia, Mesir ), dan di indonesia juga pernah terjadi pada tahun 1998.

Alasan dilakukan People Power karena pemerintahan yang berkuasa korup, otoriter, anti demokrasi dan melanggar HAM.

People Power belum pernah terjadi pada pemerintahan yang memiliki sistem demokrasi presidensial, karena adanya pembagian kekuasaan yang merata antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga terjadi cek and balance.

Reporter : Hermanto
Editor : Krisdiantoro
Berita 2
Berita Sebelumnya BBPOM Surabaya Temukan Takjil yang Mengandung Boraks di Bundaran ITS
Berita Selanjutnya Tolak Kerusuhan, Masyarakat Mojokerto Kota Diajak Senam Goyang Dayung

Komentar Anda