UniqMag
Diknas Jombang

Deadlock, Tawar Menawar Pelebaran Jembatan PG Wolangan Ditolak Warga  

berita terkini
Suasana rapat di Balai desa Kedungdalem
Berita 1

PROBOLINGGO, (suarajatimpost.com) - Asa Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk segera melakukan Pelebaran Jembatan di Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu bakal menemukan kendala. Pasalnya sebanyak 21 pemilik lahan dan PT PN IX menolak harga yang diberikan pemerintah. Dan masyarakat pun memilih untuk menempuh ke jalur pengadilan.

Rapat yang berlangsung di Kantor Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu berjalan alot. Pejabat Pembuat Komitem (PPK) untuk Jembatan pada Balai Besar Jalan Nasional V Riyadi menyebutkan sudah ditetapkan dari tim appresial sebesar Rp 2,3 juta berdasarkan harga bangunan dan rumah.

"Kami tidak bisa menaikkan lebih dari itu, karena itu memang sudah menjadi ketetapan dalam regulasi," sebutnya tadi malam, (24/10).

Lebih jauh ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Penggantian lahan untuk fasilitas umum menyebutkan bahwa Penggantian lahan untuk kepentingan umum tersebut melalui appresial. Nah, saat ini sudah keluar.

"Ada tiga komponen yakni ganti lahan, tanaman atau bangunan dan masa tunggu," sebutnya.

Sementara itu, Kades Kedungdalem Sumarsono pun menyebutkan jika nominal yang diberikan itu sebenarnya memang tidak sesuai dengan harga pasaran.

"Kami melihat tidak sesuai dengan harga saat ini. Saya rasa ini perlu ada kenaikan," katanya dalam rapat yang dihadiri sejumlah pemilik lahan.

Sumarsono meminta agar pemerintah bersifat arif dan bijaksana. Karena ini menyangkut hidup orang banyak.

"Harus proporsional, sesuai dengan kebutuhan, dan harga pasaran," ucapnya.

Sementara itu, M Irfan salah satu pemilik lahan memilih bakal menempuh jalur pengadilan. Sebab, pada tahun 2012 saja, harga tanah di wilayah tersebut sudah mencapai Rp 1,8 Juta. Kini sudah 4 tahun berjalan, dan rupanya tidak ada kenaikan.

"Ini kan aneh, harga tanah saja saat ini sudah mencapai Rp 2,5 juta, berada di ruas jalan nasional V," terangnya.

Sementara itu, perwakilan dari PT PN IX Amanda menyebutkan, idelanya sebelum muncul nominal harga, maka seharusnya terlebih dahulu ditentukan tim appresial. Sehingga masyarakat bisa melihat secara jelas proses perhitungan.

"Kami melihat masyarakat selama ini masih mempersoalkan pola hitung. Kalau masyarakat tahu, tidak akan muncul seperti ini," tegasnya. 

Reporter :
Editor :
Berita 2
Berita Sebelumnya Butuh Liburan Bareng Keluarga, Ayo ke Pantai Toraja Sumenep
Berita Selanjutnya Tolak Kerusuhan, Masyarakat Mojokerto Kota Diajak Senam Goyang Dayung

Komentar Anda